Pertanian dan Proses Pembangunan

A. Pertanian dan Proses Pembangunan

 Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan sektor jasa. Hanya sebagian kecil masyarakat dalam negara industri yang hidup dari sektor pertanian (Lynn, 2003).

Konsep strategi pembangunan berimbang (balanced growth), yaitu pembangunan di sektor pertanian dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal ini dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan di sektor pertanian maupun sektor industri sekaligus (Lynn, 2003).

Kondonassis et al. (1991) menjelaskan bahwa pembangunan pada sektor pertanian merupakan batu loncatan menuju pembangunan pada sektor industri. Keberhasilan pembangunan industri di negara Jepang dan Taiwan merupakan lanjutan keberhasilan pembangunan di sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Taiwan merupakan kontribusi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan pertanian. Pemerintah Jepang dan Taiwan juga berhasil dalam membangun budaya kerja sehingga rakyat mereka memiliki produktivitas yang tinggi.

Kondonassis et al. (1991) meringkaskan proses pembangunan pertanian menjadi pembangunan industri. Proses tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Makanan dibutuhkan populasi di daerah kota yang terus meningkat.

2.      Perolehan mata uang asing karena melakukan ekspor.

3.     Peningkatan mata uang asing dari hasil subtitusi impor produk pertanian.

4. Tabungan di sektor kota dan pajak pendapatan kepada pemerintah, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena peningkatan pendapatan di sektor pertanian.

5.  Peningkatan permintaan untuk produk industri karena pendapatan di sektor pertanian yang lebih tinggi.

6.     Peningkatan produktivitas di sektor pertanian menyebabkan pekerja dapat beralih ke sektor industri.

Tenaga kerja di bidang pertanian juga semakin menurun antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1990 dari 83% menjadi 63% di Afrika, 82% menjadi 62% di Asia, dan dari 54% menjadi 25% di Amerika Latin. Tren ini sesuai dengan Engel’s Law yang menyatakan bahwa kecenderungan orang dalam mengkonsumsi barang yang berbeda dalam proporsi yang berbeda ketika pendapatan meningkat. Saat pendapatan meningkat orang akan mengurangi persentase konsumsi pada makanan. Hal ini menggambarkan akan tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Negara berkembang harus bekerja keras untuk percepatan pembangunan industri, tanpa diimbangi dengan pembangunan di sektor pertanian yang cepat (Lynn, 2003).

 

     Kontribusi Pertanian pada Pembangunan

      Pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan (Lynn, 2003). Kontribusi pertanian tersebut adalah:

1. Meningkatkan persediaan makanan.

2. Pendapatan dari ekspor.

3. Pertukaran tenaga kerja ke sektor industri.

4. Pembentukan modal.

5. Kebutuhan akan barang-barang pabrikan.

Peran sektor pertanian sangat diperlukan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada daerah pedesaan di negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk hidup dalam kemiskinan absolut (absolute poverty). Bank Dunia mengetahui bahwa populasi, pertanian dan environment adalah kunci untuk mengetahui masalah yang dihadapi di Sub-Sahara Afrika, yaitu daerah yang paling miskin di dunia. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang tidak diimbangi oleh teknik pertanian menyebabkan kekurangan. Hal ini juga menyebabkan degradasi tanah dan penurunan produksi dan konsumsi makanan per kapita (Lynn, 2003).

Selain membutuhkan sumber daya finansial, sektor pertanian juga memerlukan teknologi maju dan infrastruktur. Diskriminasi pemerintah terhadap sektor pertanian akan menghalangi keseluruhan pembangunan (Lynn, 2003)

B. HARGA PERTANIAN: PASAR DAN PEMERINTAH

 Salah satu persoalan dalam kebijakan pertanian adalah penetapan harga dari produk pertanian. Pemerintah pada negara berkembang sering mengambil alih keputusan penetapan harga. Pernyataan dari Ekonom barat bahwa negara miskin harus membiarkan pasar bekerja terlihat bohong, terbukti dengan adanya subsidi kepada pertanian pada negara maju (Lynn, 2003).

Keputusan apa yang akan ditanam, di mana akan dijual, di mana akan dikerjakan, dan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh petani kecil, suatu saat harus cepat, untuk merubah harga relatif. Perlawanan terhadap perubahan adalah fungsi dari ke-tidak-aman-an ekonomi.

C. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

  

Kurangnya dana pinjaman sering menghalangi petani dalam mengadopsi teknologi baru. Institusi keuangan formal jarang didirikan di daerah pedesaan karena bankir berpikir bahwa di pedesaan tabungan sangat kecil dan jarang ada investasi yang menguntungkan. Institusi pemerintahan biasanya juga menunjukkan perilaku yang sama (Lynn, 2003).

Ketika tabungan potensial ada di daerah pedesaan, tabungan individu cenderung sedikit dan tersebar di antara populasi. Di beberapa daerah khususnya di Amerika Tengah dan Karibia, berhasil mengumpulkan tabungan di daerah pedesaan. Bank Grameen di Banglades biasanya menyediakan pinjaman non-pertanian di daerah pedesaan. Proyek di Malaysia dan Malawi menunjukkan hasil yang sama yang diperoleh negara lain. Bank Rakyat Indonesia mendirikan sistem bank pedesaan yang telah mencapai “jutaan” nasabah berpendapatan rendah di daerah pedesaan tanpa bergantung pada subsidi (Lynn, 2003).

Tujuan utama dari kebijakan kredit harus dapat menciptakan seperangkat institusi keuangan di daerah pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan (self-sustaining). Tujuan dari institusi ini tidak hanya menyediakan pinjaman dengan mudah, akan tetapi juga mampu memobilisasi tabungan. Institusi ini harus menyediakan keuntungan untuk penabung (Lynn, 2003).

Pendanaan informal biasanya terdapat di daerah pedesaan, biasanya menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi dan memiliki kekuatan monopoli, walaupun tidak semuanya. Pinjaman sudah menjadi kehidupan pada pertanian. Kebutuhan komunitas diidentifikasi dengan kebutuhan individu. Institusi terbaru yang mengganti pendanaan informal harus membuat kondisi menjadi lebih baik, bukan lebih buruk (Lynn, 2003).

D. ASPEK TAMBAHAN PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN

 Pembangunan pertanian adalah bagian utuh dari pembangunan. Industri harus menyediakan barang untuk petani. Lapangan kerja non pertanian perlu untuk mempertahankan keluarga di daerah pedesaan. Produksi pangan harus konsisten dengan selera konsumen (Lynn, 2003).

a.       Barang Insentif

Petani tidak memproduksi surplus untuk mendapatkan uang. Uang sangat berharga jika ada barang yang bisa dibeli, kadang disebut barang insentif (incentive goods). Apabila barang insentif kurang tersedia, hasil pertanian dapat turun, atau bisa terjadi penyelundupan bahan baku ke luar negeri untuk ditukarkan dengan barang konsumsi. Kekurangan barang insentif juga dapat menyebabkan eksodus populasi (Lynn, 2003).

b.      Industri Pedesaan

Pertanian bukan satu-satunya aktivitas yang dilakukan di daerah pedesaan. Kegiatan lainnya seperti kegiatan jasa yang berhubungan dengan pertanian, yaitu pemasaran, pendanaan, penyediaan jasa sosial, perawatan mesin, jasa eceran, pemerintahan dan jasa manajemen dan administrasi. Sebagai tambahan, pedesaan juga membutuhkan manufakturing, dari bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian, yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari daerah yang jauh. Aktifitas tersebut meliputi pengolahan padi dan pengolahan makanan lainnya, pakaian, barang kulit, material konstruksi, dan peralatan pertanian (Lynn, 2003).

Bukti empiris mengindikasikan bahwa kegiatan industri di pedesaan tidak hanya menyediakan lapangan kerja, akan tetapi juga menyediakan sumber penghasilan yang penting bagi rumah tangga di pedesaan. Beberapa bukti menunjukkan industri di pedesaan lebih efisien dan ekonomis daripada industri skala besar di kota (Lynn, 2003).

Urbanisasi memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Penelitian dari Uttar Pradesh, sebuah daerah di India menunjukkan urbanisasi dapat memberikan aliran dana ke relasinya di pedesaan (Lynn, 2003).

Sumbangan penting bagi kegiatan non pertanian di daerah pedesaan adalah pemberdayaan wanita untuk mengelola kegiatan non pertanian di daerah pedesaan. Sebagai tambahan dalam pengembangan pangan, seperti pemasaran pangan, atau sebagai pekerja kerajinan atau pekerja pabrik, pendapatan wanita penting untuk meningkatkan hidup di atas garis kemiskinan. Pendidikan wanita, status resmi, dan akses kredit akan mendukung posisi wanita di dalam industri pedesaan (Lynn, 2003).

c.       Konsumsi Pangan: Perubahan Pertanian dan Makanan

Kebiasaan makan sangat sulit untuk diubah, bahan pangan jenis baru akan sulit diterima. Pengembangan teknologi baru di bidang pertanian harus menyesuaikan keinginan pasar (Lynn, 2003).

Pada sisi sebaliknya, perubahan kebiasaan makan juga menimbulkan persoalan. Perubahan negara berkembang menjadi negara industri, mereka akan terpaksa membeli apapun yang ditawarkan, pengenalan akan jenis pangan yang baru menyebabkan perubahan selera. Hal ini dapat mempengaruhi produksi lokal kurang bersaing dengan komoditi baru. Pemerintah harus berhati-hati akan hal ini, pemerintah jangan menggunakan sistem harga buatan yang mendorong makanan pengganti yang mahal (Lynn, 2003).

E. PERAN PEMERINTAH 

Campur tangan pemerintah di bidang pertanian merupakan fenomena yang telah mendunia. Subsidi pertanian dan dukungan pemerintah pada negara maju hanya mendorong efisiensi dan merusak negara miskin dengan menurunkan daya saing hasil pertanian negara miskin (Lynn, 2003).